INILAH 33 PEMEKARAN (DOB)

COMENT 1

BAPAK GUBERNUR LUKAS ENEMBE MENGATAKAN BAHWA SELAGI BAPAK SEBAGAI GUBERNUR MAKA TIDAK ADA PEMEKARAN TERNYATA BANYAK ORANG YANG INGGIN MEMEKARKAN KABUPATEN JADI BAPAK JANGAN LUPA APA YANG BAPAK KATAKAN .....SEORANG PEMIMPIN YANG ADALAH PIKIR DULU BARU LAKUKAN BUKAN LAKUKAN DULU BARU PIKIR ...KARENA RAS PAPUA AKAN HABIS...INGGAT...ITU BAIKKKK..YAAAAA

COMENT 2

sampai kapanpun orang papua akan tinggal begitu aja, kehidupan sosialis sangat tinggi, keserakaan pun juga meraja di bumi papua baik orang pribumi maupun pendatang yang membuat keputusan dan mengambil menngambil kebijkan, Pemekan bukan solusi bagi masyarakat tertindas malahan menindis abis-abisan, pemekaran juga membuka peluang bagi masyarakat pengangguran dari luar papua, dan membuka peluang emas bagi kapitalis yang berdampaknya akan terjadi kecemburuuan sosial dan hutan dan lahan akan di raup abis-abisan sungguh disayangkan kan

COMENT 3

KALAU BUPATI-BUPATI DI TANAH PAPUA MENDAPAT PLENING OLEH SIAPA, KARENA BANYAK BUPATI MENGANGGAP GUBER SEBAGAI TEMAN BUPATI LAMA BEGINI, DAN MELAWAN GUBERNUR ,MAU DAPAT BINAAN SIAPA LAGI, KALAU BUKAN GUBERNUR, INILAH PENILAIAN MASYARAKAT PAPUA. ,

COMENT 4

MENDUKUNG ADE, KEPENTINGAN ELIT POLITIK MENGANCURKAN MASYARAKAT, ELIT POLITIK DANSA DAN MENARI DIATAS PENDERITAAN RAKYAT. SETIAP PEMIMPIN PAPUA KATAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ,SEJAHTERA DALAM HAL APA, ,ASYARAKAT, MASIH TELANJANG,MELARAT,MISKIN DAN MATI KELAPARAN DI HUTAN -HUTAN INI.

COMENT 5

ALAM PAPUA ADALAH TANTANGAN UNTUK BANGSA INDONESIA,ALAM DI TANAH PAPUA TIDAK SAMA DENGA N ALAM DI INDONESIA YANG LAIN. SETIAP ORANG KE PAPUA PASTI TAKUT UNTUK ALAM, BUKAN TAKUT UNTUK MANUSIA,. ALAM PAPUA DIUMPAMAKAN DENGAN SINGA RAKSASA YANG MENGAUNG DAN SIAP MENELAN MANGSA TRILIUNAN YANG TURUN MEROBAH WAJAH PAPUA.DANA OTONOMI PLUSPUN TIDAK CUKUP UNTUK MERUBAH WAJAH PAPUA. TERKECUALI MENGISI KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA DENGAN PEMBANGUNAN PEMEKARAN YANG SEDANG DINANTI2KAN OLEH ORANG PAPUA. ITU SEDIKIT MERUBAH WAJAH PAPUA MENJADI CERAH . DANA PUSAT TURUN JUGA NAMUN TIDAK DINIKMATI OLEH MASYARAKAT KECIL YANG HIDUP DIHUTAN BELANTARA DI TANAH PAPUA. TERKECUALI PEMEKARAN TURUN KE KAMPUNG2 YANG SELAMA INI PEMERINTAH BELUM SAMPAI MENYENTUH SEBAGAI JANTUNG HIDUP ORANG PAPUA. UNTUK MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG MELALUI PEMEKARAN . THANKS

COMENT 6

pemekaran Apa GIIIIIIIIIIIIIIIII LAGI!!! BAPAK PERIDEN DAN BAPAK MENDAGRI JANGAN PERCAYA JIKA ADA ANCAMAN MERDEKA DEMI PEMEKARAN. KARENA YANG MENGANCAM TERSEBUT DIA PALING TAKUT MATI DI DUNIA INI. LAGI PULA ITU KAUM2 KECEWA KARENA JABATAN SAJA. ORANG PAPUA SUNGGU AKAN BINASAH JIKA MUNCUL LAGI PEMEKARAN SIALAN.

PEMEKARAN HANYA MENAMBAH MASALAH

PEMEKARAN HANYA MENAMBAH MASALAH

Presiden Repoblik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) Nomor R-66/PRES/XII/2013 tertanggal 27 Desember 2013 tentang Rencana Undang- undang (RUU) 65 Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia.

Pemekaran 65 DOB tersebut, berdasarkan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui Rapat Pleno dan Harmonisasi usulan Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh Badan Legislasi dan Komisi II DPR RI Rabu (2/10/2013) lalu. 

Dari Ampres tersebut Papua akan ada dua Provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah, Kota Madya Merauke dan Kota Madya Lembah Baliem serta 19  Kabupaten Baru di Provinsi Papua diantaranya Grime Nawa.

Menanggapi hal ini, Gubernur Papua Lukas Enembe SIP, MH kepada wartawan usai mengelar pertemuan dengan walikota Jayapura terkait musibah bencana banjir di kota Jayapura, Senin (24/2/2014) menuturkan, selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah mendukung penuh kebijakan presiden.

Namun kata Lukas Enembe, yang saat ini di butuhkan orang Papua bukanlah pemekaran tetapi peningkatan kesejahteraan dari semua sektor, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang tepat guna, serta kesiapan infrastruktur yang baik.

Kesiapan SDM mencakup pendidikan, ekonomi kemasyarakatan dan kesiapan masyarakat asli Papua dalam menyambut peradaban baru akibat dari pemekaran, kata Lukas enembe,

“sejauh ini boleh dikatakan 60 persen kondisi kehidupan orang Papua belum siap untuk dimekarkan, kalau kita paksakan untuk dimekarkan akan menambah masalah baru,” ungkap Lukas Enembe.

Pemekaran itu akan menambah masalah, karena akan terjadi arus imigrasi yang besar ke Papua dengan berbagai macam model, dan orang papua sendiri belum siap menghadapi itu, sehingga akan tersingkir dan  menimbulakn kecemburuan social.

Sudah tersingkir, orang papua banyak yang mati kerena berbagai macam model, baik itu penyakit, kriminal dan lainnya, sehingga secara tidak sadar orang Papua bisa habis di tanah Papua.

Untuk menjawab semua itu, maka otonomi khusus plus solusinya, yang mana semua kewenangan telah diatur secara rinci, menyeluruh untuk mengangkat kesejahteraan orang asli Papua.

“Jika semua sudah siap maka silakan Papua mau di mekarkan sempai berapun silakan, karena orang papua sudah siap,”tutur Lukas Enembe.

Hal senda juga dikatakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda SH. MH, saat di temui di ruang kerjanya menuturkan, DPRP telah menyetujui 23 daerah pemekaran baru dan SK DPRP sudah diserahkan ke Jakarta,

“Pemekaran itu merupakan aspirasi masyarakat bukan kepentingan DPR dan Gubernur, sehingga tahun 2012 dewan mangajukan 22 daerah pemekaran baru, tahun 2013 tambah satu lagi sehingga total ada 23 daerah pemekaran baru, kami hanya menyetujui,” kata Yunus Wonda.

Lanjut Yunus Wonda, DPRP menyetujui pemekaran baru, agar daerah – daerah yang tertinggal bisa maju sama dengan daerah lain di Papua, meski kita akui bahwa pemekaran itu  juga mempunyai sisi negatif dan sisi positifnya namun kita disini kita ambil sisi positifnya saja.

“Sisi fositifnya terbukanya akses, perekonomian juga bisa berkembang, dan terutama roda pemerintahan bisa berjalan baik, otomatis perkembangan daerah bisa berjalan,” ungkap Yunus Wonda.

Sementara terkait dengan pemekarana Provinsi Papua Selatan dan Papua tengah Yunus Wonda menyatakan belum menjadi agenda DPR Papua, sejauh ini DPRP belum bicarakan pada sidang tahun 2012 maupun sidang tahun 2013 sehingga.

“Untuk Pemekaran Provinsi DPR Papua bukanya tidak setuju, kita utamakan pemekaran kabupaten dulu, setelah pemerintahan sudah berjalan dan sudah ada peningkatan dari  semua sisi seperti SDM dan lainnya baru kita bicara pemekaran Provinsi,” tutur Yunus Wonda.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri  (Mendagri) Gamawan Fauzi menuturkan, pembahasan usulan pemekaran 65 daerah otonomi baru (DOB), sesuai meski Amanat Presiden (Ampres) atas usulan RUU terhadap 65 DOB telah diterbitkan.

Menurut Gamawan Fauzi, dalam pembentukan pemekaran 65 DOB itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kemendagri harus menelisik satu persatu dan seluruh persyaratan adminitrasinya, peninjau wilayahnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

“Artinya, 65 DOB harus memenuhi syarat atau tidak berdasarkan PP 78, meski Amanat Presiden (Ampres) terkait usulan RUU terhadap 65 DOB telah diterbitkan,” kata Gamawan Fauzi seperti di lansir beberapa media di Jakarta.

Sementara itu, untuk menindak lanjuti Ampres tersebut, tim Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) telah melakukan survei lokasi di beberapa calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Senin (10/2/2014), tim Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Kepala Seksie (Kasie) Penataan Daerah Wilayah Dua Direktorat Penataan Daerah Otsus dan DOB, Slamet Endarto melakukan observasi ke wilayah Grime Nawa

Slamet menjelaskan dari 65 DOB yang direncanakan untuk dimekarkan, 23 diantaranya Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Selatan dan 21 kabupaten/kota.

Menurut Slamet, bahwa ada banyak calon kabupaten/kota yang dimekarkan di Provinsi Papua, namun akan berusaha memperjuangkan agar semua DOB ini dapat dimekarkan.

Selain itu juga, tim verifikasih Kemendagri dibawah pimpinan Kepala Seksi Otonomi Khusus pada Bidang Otonomi Khusus Kementerian Dalam Negeri, Nur Bowo Edi S, pada Jumad (14/02/2014) turun ke Kabupaten Boven Digoel.

Tim Kemendagri turun untuk melakukan faktual dan mencocokkan data terkait amanat yang dikeluarkan Presiden tentang pengusulan pembentukan daerah otonom baru Kabupaten Muyu Mandobo.

Menurut Nur Bowo Edi, kedatangan tim ke Boven Digoel berdasarkan tugas Kementerian untuk melakukan obserpasi lapangan memperifikasi data secara administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007, tentang usulan pembentukan daerah otonom baru.

Lanjut Nur, verifikasi  yang dilakukan Kemendagri, hanya sebatas verifikasi teknis pemerintahan sesuai kewenangan Kementerian. Untuk wilayah selatan Papua dilakukan pada calon Kabupaten Muyu dan calon Kota Merauke

“Perifikasi yang kami lakukan hanya pada daerah yang telah mendapat Amanat Presiden yakni usulan Kabupaten Muyu pemekaran dari Boven Diguol dan Kota Merauke usulan dari Kabupaten Merauke,” jelasnya.

Satu  hari berselang Sabtu (15/2/2014), tim Kemendagri turun ke Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen untuk melakukan ferivikasi faktual terkait Ampres pembentukan Yapen Barat Utara, Yapen Timur, serta Ghondumi Sisare di Kabupaten Waropen.

Tim pemekaran  DOB di pimpin langsung Dirjen Penataan Daerah Otonomi Khusus Kementrian Dalam Negri (Kemendagri), Slamet Indarto.

Kedatangan tim observasi yang berjumlah kurang lebih 7 orang tersebut, di terima langsung Wakil Bupati Yapen Frans Sanady, Ketua DPRD Yapen Yotam Ayomi, Bupati Waropen.Drs.Yesaya Buinei, MM para muspida.

Menurut  Slamet Indarto, ada 5 tahapan mutlak yang harus ditempuh  dalam usulan DOB yakni verifikasi data calon usulan DOB, kedua observasi lapangan, ketiga mengkaji hasil observasi lapangan, keempat rekomendasi ke sidang paripurna DPR-RI melalui Presiden.

Dikatakan Indarto, verifikasi ini sebagai tindaklanjut amanat presiden (ampres) tentang pembentukan DOB di Indonesia termasuk di Papua dan Papua Barat.

“Verifikasi ini hanya bersiifat teknis pemerintahan sesuai kewenangan kemendagri dan tidak ada kepentingan politik,” ungkap Indarto.

Lanjut Indarto, untuk wilayah teluk cenderawasih Yapen dan Waropen ada 3 calon DOB yakni Yapen Timur, Yapen Barat, dan Ghondumi Sisare.

Berdasarkan hasil sidang Paripunra DPR RI beberapa waktu lalu, di Papua terdapat 16 DOB yang telah di usulkan kepada Presiden dan memperoleh ampres, didalamnya sudah termasuk Yapen barat utara, Yapen timur dan Ghondumi Sisare. (A/JAC/ASH/R2)

 

Berikut nama-nama dari daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua yang akan dimekarkan menjadi Provins dan Kabupaten.

 1.        Provinsi Papua selatan

2.         Provinsi Papua Tengah

3.         Kabupaten Grimenawa pemekaran dari Kabupaten Jayapura

4.         Kabupaten Moyo pemekaran dari Kabupaten Boven Digul

5.         Kota Merauke pemekaran dari Kabupaten Merauke

6.         Kabupaten Baliem Centre pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Lanny Jaya

7.         Kabupaten Boboga pemekaran dari Kabupaten Tolikara

8.         Kabupaten Puncak Trikora pemekaran dari Kabupaten Lanny Jaya

9.         Kabupaten Muara Digoel pemekaran dari Kabupaten Mappi

10.       Kabupaten Admi Korbay pemekaran dari Kabupaten Mappi

11.       Kabupaten Ketemban pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang.

12.       Kota Lembah Balim pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya

13.       Kabupaten Okika pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya

14.       Kabupaten Yapen Barat Utara pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Yapen

15.       Kabupaten Yapen Timur pemekaran dari Kabupaten Kepualauan Yapen

16.       Kabupaten Pulau Numfor pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor

17.       Kabupaten Yalimek pemekaran dari Kabupaten Yahukimo

18.       Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Ser pemekaran dari Kabupaten Yahukimo

19.       Kabupaten Mamberamo Hulu pemekaran dari Kabupaten Yahukimo

20.       Kabupaten Yahukimo Barat Daya pemekaran dari Kabupaten Yahukimo

21.       Kabupaten Yahukimo Timur pemekaran dari Kabupaten Yahukimo

22.       Kabupaten Yahukimo Utara pemekaran dari Kabupaten Yahukimo.

23.       Kabupaten Gondumisisare pemekaran dari Kabupaten Waropen

RENCANA PEMAKARAN KABUPATEN MUTING BELUM PASTI

Rencana Pemekaran Kabupaten Muting Belum Pasti

Merauke–Rencana pemekaran Kabupaten Muting lepas dari Merauke, belum pasti. Di wilayah Selatan Papua, sedikitnya empat daerah direncanakan akan memekarkan diri, diantaranya Kotamadya Merauke, Kabupaten Muara Digul, Muyu Mandobo, dan Kabupaten Kimaam.

“Kita hanya menyerap aspirasi, bukan saya yang menginisiatif, kalau masyarakat menginginkan pemekaran, kita dukung, tapi saya kira mungkin masih lama, ini kan baru sebatas rencana,” kata Merse Mahuze, Kepala Distrik Muting.

Ia mengatakan, Muting yang berada dekat dengan perbatasan negara Papua New Guinea, layak dimekarkan. Dengan menjadi daerah baru, Muting akan lebih nyata membangun dan tidak berharap lagi pada Kota Merauke. “Saat ini untuk ke Muting dari Kota Merauke, kita harus putar jauh, padahal kalau memotong jalan, hanya dua jam bisa sampai, jalan memotong itu akan bisa dibangun kalau Muting menjadi kabupaten baru,” paparnya.

Menurutnya, selain memperpendek rentang kendali pemerintahan, dengan adanya pemekaran, warga kurang mampu akan memperoleh pekerjaan serta menumbuhkembangkan perekonomian rakyat. “Sekarang saja sudah ada tiga investor yang akan masuk, kalau dimekarkan, pasti akan ada investasi besar-besaran yang berguna untuk mendorong pembangunan,” katanya lagi.

Meski menyetujui rencana tersebut, Merse menyerahkan sepenuhnya pada keputusan masyarakat. “Kalau mereka mau, ya kita jalan, kalau rencana ini kemudian batal, itu kembali pada mereka, pemerintah tak berhak ikut campur.”

Ia menambahkan, inti dari pemekaran bukan mengesampingkan atau membuat pemilik tanah terlantar. Namun lebih pada mengembalikan hak masyarakat yang diambil pemerintah selama ini. “Kalau sekarang Merauke yang pegang kendali atas Muting, besok bisa saja orang Muting yang sendiri mengelola daerahnya. Tapi pemekaran jangan sampai menimbulkan konflik, ini yang kita jaga,” jelasnya.

Muting berbatasan dengan Distrik Kurik di bagian selatan, Elikobel di Timur dan Ulilin di Utara. Jumlah penduduknya kurang lebih 919 jiwa. Secara keseluruhan, Distrik Muting memiliki sebanyak 5307 penduduk. Terdiri dari 12 kampung dengan jarak antar kampung saling berjauhan.

DPRP MENGUSULKAN RENCANA PEMBENTUKAN KOTA MADYA MERAUKE

DPRP Papua Mengusulkan Rencana Pembentukan Kota Madya Merauke

Merauke, InfoPublik - Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua telah mengusulkan rencana pembentukan Kota Madya Merauke ke Dewan Perwakilan Daerah (PDP) RI sebagai salah satu persyaratan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) dari Provinsi Papua.

Usulan tersebut sedang dalam penggodokan di pusat dengan mencermati aspirasi yang berkembang di kalangan masyarakat Papua Selatan.

“Rencana pembentukan Kota Merauke masih diproses di DPD RI. Realisasinya masih menunggu undang-undang pembentukan kabupaten atau kotamadya baru,” kata Anggota Komisi A DPRP Yohanes Sumarto kepada Media Center melalui telepon seluler, belum lama ini.

Hal tersebut memang merupakan kewenangan DPR RI dan Pemerintah Pusat, namun untuk saat ini DPRP Papua sedang memperjuangkan usulan tersebut.

Dikatakan Sumarto, petunjuk untuk calon kabupaten kota mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan daerah.

Prosesnya sudah berjalan lancar dan sudah diterima di DPD RI. Anggota DPD terutama yang mewakili Papua sudah memperjuangkan rencana pembentukan Kota Merauke sebagai kelengkapan dan persyaratan untuk pembentukan Provinsi Papua Selatan.

Pembentukan sebuah provinsi, syaratnya harus ada lima kabupaten/kota. “Untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan provinsi, kita perjuangkan adanya pembentukan kota dan kabupaten baru. Sebetulnya yang diperjuangkan ada beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Muyu, Admikorbai (Senggo), Muara Digul dan Kota Merauke,” jelas Sumarto.

Menurutnya, dari keempat kabupaten/kota yang diusulkan, Kota Merauke yang paling memenuhi persyaratan. Kelengkapan dan persyaratan pembentukan kota yang masuk di DPD hampir mencapai final.

Tinggal menunggu kewenangan DPR RI dan pemerintah pusat untuk memutuskan kapan waktu yang paling tepat untuk menyusun undang-undang pembentukan Kota Merauke.

“Tiga minggu yang lalu Tim Pemekaran Kabupaten Admikorbai dan Muara Digul bersama Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Mappi telah menghadap Komisi II DPR RI dan DPD di Jakarta, untuk membahas tentang rencana pembentukan dua kabupaten tersebut,” kata Yohanes. (06/mcmerauke/toeb)

MENGENAL AGAMA ADAT DAN BUDAYA MELANESIA

BUDAYA MELANESIA

Tulisan ini merupakan sambungan dari artikel lain yang dimuat dalam blogs ini dengan judul "Agama Adat dan Agama Samawi!" Yang dalam tulisan tersebut mengulas sedikit mengenai pandangan agama adat, walaupun belum teliti benar, dan juga agama samawi yang diturunkan melalui Hamba Allah, Abraham, yaitu Agama Yahudi dan Kristen serta Katolik melalui jalur keturunan Yakub atau yang dikenal dengan nama Israel dan keturunan Ismail yang menurunkan agama Islam. 

Tidak ada hal prinsipil yang berbeda dari ajaran-ajaran agama samawi, yang berbeda adalah cara dalam memuji dan memuliakan Tuhan Allah Pencipta Langit dan Bumi.

Dalam Budaya Melanesia, saya mengambil contoh kasus dari Suku Malind Anim di Kota Maroke, Tanah Papua, yang disebut agama adat ialah hal-hal yang berurusan dengan masalah Adat.

Sebagai contoh; jika saya bermarga Gebze dari Kampung Pahas, Distrik Muting, dan dalam berhubungan dengan Marga atau kerabat Marga yang lain, maka hal ikhwal paling utama dalam hubungan kekerabatan itu adalah masalah Tanah atau Dusun serta hal-hal yang berkaitan dengan urusan kepemilikan kolektif dalam marga yang berkerabat tadi.

Para Tuan Tanah biasanya membagi sebagian wilayah ulayat adatnya kepada sejumlah orang yang disebut marga kerabat untuk tinggal dan juga mengambil hasil dusun dari bagian-bagian tanah ulayat yang dimiliki Tuan Tanah. Akan tetapi hak kepemilikan itu didasarkan atas pengertian bahwa yang memiliki tanah-lah yang dengan suka rela telah memberikan kepada para marga kerabat untuk dikuasai dan diolah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Atau bisa juga ditukar dengan pemberian anak, sebagai anak perdamaian, yang nantinya akan mengikat hubungan-hubungan kekerabatan dalam marga yang berkerabat tadi. Peristiwa seperti ini telah banyak terjadi, bukan saja dalam kebiasaan suku Malind Anim tetapi juga suku-suku Bangsa Papua lainnya.

Saya belum bisa menyelidiki dengan seksama hubungan kekerabatan dalam marga dibagian wilayah atau suku lain, contoh kasus dari suku Malind Anim tadi hanyalah contoh perantara agar kita dapat memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan marga dan apa kaitannya dengan kekerabatan marga serta hubungannya dengan suku dan Bangsa secara keseluruhan.

Secara tradisional suku Malind Anim dibagi dalam tiga sub suku yang dikenal dengan nama Malind Bob dengan aliran kepercayaan Mayo, Malind Duv dengan aliran kepercayaan Imo, dan Malind Degh dengan aliran kepercayaan Ezam-Uzum.

Ketiga aliran kepercayaan tradisional tadi menjadi titik dimana ekosistem peradaban Malind Anim dibangun. Kalau saya orang Malind Anim dari sub suku Malind Degh, maka saya akan memaknai hubungan spritual saya dengan apa yang saya kenal sebagai Ezam-Uzum, demikian pula Malind Bob dan Malind Duv. 

Hubungan kekerabatan seperti yang telah dijelaskan diatas juga dibangun berdasarkan asumsi ekosistem budaya dimana sub suku tadi bertempat dan marga-marga didalamnya membentuk pemerintahan adat berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas.

Dalam Kebudayaan Melanesia, hal-hal prinsip, terutama menyangkut hak ulayat menjadi prinsip utama dimana eksistensi marga dan suku dipertaruhkan, dan agama adat secara prinsip mendukung penuh hak-hak mengenai kepemilikan kolektif marga dalam suku dimaksud.

Dibandingkan dengan Agama Samawi, tanah perjanjian, seperti yang digambarkan dalam Kitab Suci, juga memiliki makna yang sama, seperti yang telah saya jelaskan mengenai kepemilikan hak ulayat secara kolektif oleh suatu marga dalam suku tertentu, saya ambil contoh tadi suku Malind Anim dari kota Maroke.

Hak ulayat, dikemudian hari, menjadi masalah yang begitu kompleks, hingga menghasilkan perang yang tiada akhir, sebagai contoh, Bangsa Israel Modern, yang dibangun diatas tanah yang disebut "Tanah Perjanjian!" Disatu sisi berjalan baik, dan mampu memenuhi selera dan humor politik kaum Yahudi, tetapi dipihak lain juga mengorbankan suku dan bangsa lain. 

Bangsa Palestina sebagai contoh nyata adalah korban dari perebutan hak kesulungan atau hak ulayat seperti yang termaktub dalam Kitab Suci.

Saya membatasi diri untuk tidak menulis secara ceroboh tanpa penelitian ilmiah yang akurat, akan tetapi data-data primer yang tercantum dalam Kitab Suci, menunjukan dengan pasti bahwa apa yang terjadi di Israel dan Palestina, tidak seharusnya terjadi seperti saat ini, karena perebutan hak kesulungan atau hak ulayat tadi telah menimbulkan perang berkepanjangan antara Bangsa Israel dengan sokongan Barat Kristen dan umat Muslim disisi yang lain diseantoro Jazirah Arab dan Magribi, bahkan melebar sampai ke Asia Tenggara, dimana Indonesia yang dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia, juga larut secara politik didalam arena pertarungan politik tadi, bahkan militansi kaum puritan Islam terbangun dengan subur di Indonesia dan jadilah Indonesia sebagai sarangnya kaum "Teroris" dalam terminologi Barat.

Saya tidak hendak mengulas mengenai luka yang telah lama "menganga lebar" di Timur Tengah, akan tetapi dampak politik dari rasionalisasi perjuangan pembebasan nasional Papua Barat juga terpolarisasi dalam adagium politik yang telah berkembang secara menyeluruh diseantero jagad raya tersebut.

Mungkin tulisan ini kurang teliti dan tidak sempurna, akan tetapi saya hendak usahakan agar ia menjadi tulisan yang berbobot dikemudian hari, jika saja saya memiliki kesempatan untuk meneliti naskah-naskah primer maupun sekunder yang ada kaitannya dengan ulasan dalam tulisan ini. 

Selanjutnya tulisan saya akan lebih banyak mengulas mengenai arti kata Melanesia serta aspek-aspek yang ada kaitannya dengan Budaya Melanesia secara agak rinci, jelas, terukur dan obyektif.

MERAUKE TANAH MALIND ANIM DI UJUNG TIMUR NUSANTARA

MERAUKE TANAH MALIND ANIM DI UJUNG TIMUR NUSANTARA

By Namek Bian

            
                                                                                                                                                                                                                                                  

ujung paling timur Indonesia. Luas wilayah 45.071 km persegi, terletak di antara 137-141 Bujur  Timur dan 5-9 Lintang Selatan. Sebelah utara, berbatasan langsung dengan Kabupaten Mappi dan Boven Digoel. Sebelah barat dan selatan, berbatasan dengan Laut Arafuru serta sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Kabupaten Merauke terbagi atas 11 distrik (kecamatan) yang terdiri dari 169 desa (kelurahan/kampung) dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 diperkirakan 174.710 jiwa.  Dari jumlah tersebut penduduk laki-laki mencapai 19.104 jiwa dan perempuan mencapai 83.606 jiwa, serta terdapat 40.618 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk terkecil terdapat di distrik Sota mencapai 1.364 jiwa (0.78%), sedangkan jumlah penduduk terbanyak terdapat di distrik Merauke mencapai 70.002 jiwa (40.07%).

Kabupaten Merauke atau “tanah Malind-Anim” termasuk daerah berlahan basah (Wet land) yang terdiri dari ekosistem mangrove (bakau), savannah, rawa payau dengan rumput rawacyperus dan hutan Monsoon pada pinggiran kali atau laut.  Hal ini menjadikan Kabupaten paling timur Indonesia ini sebagai daerah yang sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Berdasarkan potensi keragaman hayati, wilayah  ini memiliki nilai penting bagi jenis fauna, seperti pelbagai jenis burung, ikan (air tawar maupun air asin), buaya, rusa dan kangguru. Wilayah pantai dari “tanah Malind Anim”  ini merupakan habitat utama buaya muara dan buaya air tawar. Keterbukaan jaringan hidrologi dan luasnya tumbuhan bakau pada pesisir pantai dan di sepanjang aliran sungai menunjukkan bahwa wilayah ini sebagai habitat yang sangat baik bagi kehidupan fauna air, terutama jenis-jenis ikan, udang dan kepiting.

Penduduk asli yang mendiami wilayah administrasi Kabupaten Merauke adalah suku Malind atau lebih dikenal dengan nama “malind-anim”(baca: orang Malind). Suku Malind dikenal sebagai suku yang sangat unik. Karena suku ini mendasarkan seluruh aktivitas kehidupan pada“Mayo”. Mayo adalah kepercayaan yang berdasar pada totemisme dan menjadi suatu pandangan tentang kehidupan (= falsafa hidup). Orang yang percaya dan mengikuti Mayo disebut Malind-anim. Hal ini yang membuat sehingga suku Malind disebut Malind. Untuk menjadi atau diakui sebagai anggota suku Malind, setiap anggota suku harus mengikuti upacara inisiasi yang terdiri dari empat tahap, yakni Mayo, Imoh, Ezam dan Sosom. Setiap anggota yang belum mengikuti inisiani ini disebut “orang Bulap” (=uninitiated). Hal ini juga berlaku untuk orang luar.

Lebih lanjut, suku malind ini  merupakan suku yang  memiliki dialek bahasa yang beranekaragam dan kehidupan sehari-hari suku ini diwarnai oleh pembagian  dalam marga-marga  yang bersifat totemistis. Demikian suatu marga dari kelompok suku ini, dapat ditelusuri dari totem marganya. Jika totem marganya sama,  maka mereka dianggap satu keturunan atau satu marga. Misalnya, jika pada kelompok suku Yei-nan terdapat marga Mekiw dan mempunyai Wati (= suatu tanaman adat  yang jika diminum dapat memberi ketenangan jiwa  dan relax secara fisik), maka  marga ini bersaudara dengan marga Ndikend yang  terdapat di kelompok suku Malind Muli-anim, karena totemnya sama. 

Maksud saya kemukakan ini  untuk menjawab keadaan perempuan-perempuan pada suku-suku ini, dimana kehidupan sehari-harinya berlaku menurut totemnya. Hal ini, juga karena sebagian besar perempuan Malind berada di kampung-kampung dan kelakuan serta perlakuan kaum perempuan malind. 

Kenyataan alam dan kebudayaan “tanah Malind” ternyata tidak membawa kesejahteraan bagi penduduk aslinya, suku Malind, khususnya kaum perempuan. Hasil alam tersebut ternyata lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang, khususnya kau laki-laki yang punya kekuasaan dan kekuatan. “Tanah Malind-Anim” yang sangat kaya akan potensi sumber daya ini, kini kaum perempuannya diperhadapkan dengan masalah dalam pelbagai aspek kehidupan. Tingkat pendidikan dan pelayanan kesehatan yang minim serta konflik sumber daya alam yang mengancam  keutuhan hidup masyarakat di wilayah pantai selatan Pulau Papua ini. Masyarakat yang hidup di daerah yang kaya itu berada dalam angka kemiskinan yang tinggi, tingkat buta huruf dan buta angka yang tinggi, serta kematian ibu dan anak yang tinggi. 

Pada tahun 2006, Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) menerbitkan “Potret Kehidupan dan Konflik Sumber Daya Alam di Pulau Kimaam” sebagai sebuah laporan tentang kehidupan masyarakat di Pulau Kimaam, yang diperhadapkan dengan pelbagai konflik sumber daya alam. Hasil temuan SKP-KAM menyebutkan bahwa konsep kebijakan  pemerintah daerah yang keliruh terhadap pembangunan di Pulau Kimaam telah mengakibatkan pelbagai konflik, seperti konflik batas hak ulayat, peristiwa Maskura berdarah 2003 dan Peristiwa Korimen-Kontura berdarah ( 2001-2003). 

Pada April 2009, laporan analisis APBD Kab. Merauke yang diterbitkan oleh SKP-KAM bekerjasama dengan JPIC MSC, Imparsial dan ICW menyebutkan bahwa alokasi budget APBD Kab. Merauke sangat tidak berpihak terhadap kaum perempuan. Hampir 95% anggaran dipakai untuk biaya belanja birokrasi dan 5% anggaran yang bisa dinikmati oleh masyarakat.

Kenyataan ini tidak perlu untuk disembunyikan lagi, tapi harus diungkap dan menjadi perhatian serius kita bersama. Mengapa kita harus peduli? Tentu saja, jawabanya adalah bahwa telah banyak ibu dan anak-anak yang meninggal karena terserang penyakit dan gizi buruk. Itu bukan takdir dari Sang Pencipta, tetapi kesalahan kita yang suka menggorbankan sesama demi kepentingan kita yang ingin hidup dalam kekayaan. Kepada Investigator SKP-KAM, Bpk. Paulus Levitar, seorang warga pendatang asal Puau Kei di Kampung Waan berkisah, “Kalau masyarakat sakit, entah itu sakit malarian, HIV/AIDS atau apa saja, maka pecahan botol menjadi obatnya. Dokter dan mantri jarang berkunjung ke kampung kami, karena itu kami terpaksa harus menggunakan pecahan botol untuk mengobati diri kami dengan mengiris-iris badan kami supaya darah kotor keluar.” Ungkap seorang guru sukarelawan itu di Kampung Waan, yang menggambarkan situasi kesehatan di Pantai Selatan Pulau Kimaam, Kabupaten Merauke. Masalah kesehatan ini lebih diperparah lagi dengan situasi pendidikan. Di Pulau Kimaam rata-rata tingkat buta uruf dan buta angkah sangat tinggi. Hal ini disebabkan dengan para guru yang dibayar pemerintah sering meninggalkan tempat tugas dalam waktu yang sangat lama. Kenyataan Pulau Kimaam ini terasa semakin rumit, ketika kita mulai mendengar kisah piluh anak gadis Malind di perbatasan. Pada November 2008, penulis tinggal di Kampung Bupul, Muting dan beberapa Kampung lain yang terletak di perbatasan Kabupaten Merauke, Indonesia dan Papua New Gunea, penulis mendengar kisah pelecehan seksual yang dibuat oleh Anggota Satgas PAM Perbatasan.

Kondisi ini tentunya berdampak pada kalangan perempuan. Bagaimana nasib perempuan Malind di tengah kemiskinan? Apa yang terjadi dengan perempuan Malind dalam kehidupan sehari-hari? Persoalan-persoalan apa saja yang menimpa diri mereka, baik sebagai perempuan, istri dan ibu rumah tangga? Dan apa sumbangan teologi kristiani terhadap kaum perempuan Malind? Bagaimana kita berteologi?

1.      Potret Perempuan Malind

1.1 Mitologi Kisah Penciptaan: Dasar Budaya[1]

Pada waktu  Ala-alawi[2], mengutuk manusia di Balawa, dengan hukuman mati, karena mereka memperoleh keturunan lewat persetubuhan. (tidak lewat ambun sebagaimana di-omedoleh Ala-alawi sendiri, yaitu melalui ambun lewat puting susu, yang dalam istilah bahasa Malind disebut : ambun.

“Kata  ambun ini tidak terdapat dalam bahasa Malayu/Indonesia maksud kata ini sbb : menetes keluar atau berbunga keluar dari batang bukan dari pucuk, sebagaimana lazimnya. Di daerah Malind ini terdapat  banyak jenis-jenis pohon buah-buahan yang mendapat bunga dan buahnya bukan dari pucuk tetapi lewat batangnya : ini disebut Ambun dalam bahasa Malind.   Seperti itulah kelahiran manusia menurut yang diatur oleh  Ala-alawi,   jadi laki-laki maupun perempuan mendapat anak.lewat putting susu. Jika  dimaksud berbunga dan berbuah lewat pucuk pohon, dalam bahasa Malind disebut Kum. Kata kum dapat diterjemahkan dengan : mengembang  dari bunga, dan berbuah; berdiri tegak, sebagaimana daun ubi jalar atau  kangung  pada pagi hari kena embun  sangat  segar dan tegak dan mendapat pucuk yang segar. Ini disebut kum dalam bahasa Malind.  Mis .: Mangga menda kum = mangga sudah berbunga dan berbuah.”

Sedangkan  kelahiran melalui persetubuhan dan lewat saluran  kelahiran normal disebut: lib=lahir hidup),-- Karena manusia sendiri sudah omed (= memulainya sehingga menjadi  aturan selanjutnya).  Ala-alawi sendiri menghargai  apa yang sudah di-omed  oleh manusia itu maka perempuan diberi tugas khusus.  Tugas  perempuan adalah  sebagai : Ewah-anum atau singkatnya Ewah; artinya ibu yang melahirkan, atau ibu yang mengembangbiakkan, dari kata kerja  Ewah= melahirkan, mengembangbiakkan.  Hingga hari ini seorang perempuan yang subur dan mendapat banyak keturunan, sangat dihormati dalam masyarakat Malind dan dia disebut : Ewah-anum. Panggilan untuk ibu ; An atau Ne(=bahasa Inggris: Mummy); kata untuk ibu : Wah ( = ibu; mother ). Hukuman Ala-alawi dalam hal ini (dengan terjadinya persetubuhan antara  laki-laki dan perempuan) ialah : Kematian.  Kata untuk Hukuman dalam Bahasa Malind ialah : enod:  (dapat diterjemahkan sebagai  hukuman;  kualat).

Dalam kisah penciptaan ini, yang mengajar  manusia dan mengajak manusia untuk bersetubuh adalah Tanamu Heis=Roh Purba, atau Kalel-tu Heis (=roh  dengan banyak siasat). (Heis= roh;  roh yang bergentayangan).   (Nama sebenarnya dari Roh ini, belum diizinkan untuk menyebutnya).  Heis  ini berwujud perempuan. Dalam  kepercayaan Mayo, person Heis ini dihormati, dan dalam upacara inisiasi Mayo,  Heis ini juga mempunyai tempat yang diperankan (dipersonifikaasi) oleh perempuan . Dengan kata lain, perempuan dalam kultus  asli suku Malind tidak dikucilkan atau tidak didiskriminasikan, tetapi  dia ikut berperan serta secara aktif. dalam upacara   sakral adat. Malind Mayo. Banyak peran dalam upacara adat diperankan  (is performed ) oleh perempuan, antara lain sebagai Hanahaih (=penari-penari  sakral  yang terdiri dari  sekelompok perempuan saja), atau sebagai  Dema-nakali( = saudara perempuan atau penolong dari Dema).  Dema-nakali ini diperankan oleh dua-tiga  gadis atau lebih, (tergantung banyaknya saudara perempuan yang dimilki Dema yang dilakonkan itu, dalam mitologi Malind-anim)  yang mengikuti  seorang laki-laki yang melakonkan   Dema atau Dema performer  dalam tarian sakralnya. Gadis-gadis  ini juga mengenakan hiasan khusus sesuai hiasan  nakali dari  Dema yang dilakonkan, dan mereka  ikut menari juga, di belakang atau mengelilingi  Dema performer itu. Contoh : Dema yang disebut : Yolm/Yorm, (penguasa laut),  dia mempunyai enam Nakali. Dalam lakon Dema itu, diikuti enam orang perempuan yang ikut berperan aktif pada  pertunjukan dalam upacara itu. Sedangkan Dema yang disebut Monggumer-anem (nama sebenarnya dirahasiakan hanya orang se-marganya dapat menyebutnya), dia mempunyai dua orang Nakali. Dalam lakonnya diikuti oleh dua orang perempuan.

Komentar

Dalam kisah penciptaan di atas maka kedudukan dan peran perempuan dapat diuaraikan sebagai berikut, yakni:

a.      Perempuan sebagai yang melahirkan anak, dan penolong laki-laki

 pada awal keberadaan orang Malind, perempuan dan laki-laki memiliki peran “pencipta” keturunan yang sama, yakni sama-sama menghasilkan keturunan melalui ambun(kelahiran lewat putting susu). Akan tetapi saat kehadiran Tanamu Heis=Roh Purba, atau Kalel-tu Heis (=roh  dengan banyak siasat). (Heis= roh;  roh yang bergentayangan) maka terjadi perubahan cara menghasilkan keturunan, yakni bukan lagi melalui ambun tetapi lib. Akibat dari perubahan cara melahirkan ini adalah laki-laki tidak lagi menghasilkan anak tetapi perempuan yang menghasilkan anak lewat vaginanya. Akhirnya, melahirkan adalah  tugas utama perempuan. 

Selanjutnya tugas kedua perempuan adalah menjadi penolong khusus bagi laki-laki dalam segala hal.  Dalam  hal  sebagai penolong ini dibedakan beberapa tugas, yaitu perempuan sebagai penolong atau teman dari saudara  laki-laki-nya,  disebut nakalu(singular)/nakali(prular)=saudara perempuan,  dan perempuan sebagai isteri (=uzyum),dari suaminya dan tugas sebagai anak (wananggub=anak (kata sifat betina/Femininum). Sebagai penolong dari saudara laki-lakinya, dia menjadi sebagai mata-mata dalam lingkungan hidup setempat  jangan sampai membahayakan saudara laki-lakinya. Perempuan juga dapat menjadi tumbal  untuk menetraliasir, (dalam istiliah Malind untuk itu dikatakan dengan samaran : Wad = penampunguntuk mengisi barang-barang kecil )  kalau perlu, dalam kegiatan  magic yang ditujukan terhadap saudara laki-lakinya.  Sebagai  Wad, perempuan mempunyai kuasa cukup besar untuk menetralisir rencana pembunuhan saudara laki-lakinya lewat magic atau dia sendiri menjadi perantara yang   mempunyai kuasa  besar untuk melakukan pembalasan lewat magic. [3]

Dalam pembunuhan secara ritual yang disebut : Kambala/Kambara,  dalam bahasa Malind, tidak dapat dilakukan sama sekali jika tidak ada perempuan;  dan dia  memegang peran cukup menentukan. Seseorang laki-laki yang mempunyai sejumlah saudara perempuan, dia cukup kuat dan aman, karena  perempuan adalah Wad (=dalam Bahasa Inggris “basket” ). Suku Malind mengenal berbagai jenis  Wad : Ul-wad, tempat mengisi kurasan sagu yang akan di tokok; Banggalok-wad, untuk  mengisi ubi-ubian atau ikan pada waktu meramu; Wagatok- wad,  untuk menampung  tepung sagu; Sid-wad, tempat  sirih-pinang dst. Perempuan diumpamakan : Wad. Contoh konkrit : Dalam urusan perkara  magic di  Wambi, Bapak Julianus Bole Gebze sebagai Kepala Kampung (1994-2003), sering  harus membujuk laki-laki tertentu yang mengancam orang lain di kampung atau   orang dari kampung lain, dengan kata-kata seperti : “Saya akan balas, atau saya  akan lakukan cara kambala/kambara,  terhadap si-anu-sianu. Jangan main-main dengan saya, saya punya  Wad cukup. !!” Dengan itu dia mau katakan  bahwa dia mempunyai  beberapa saudara perempua, yang dapat berfungsi sebagai Wad untuk melaksanakan pembunuhan magis-ritual, yang disebut Kambala Perempuan berfungsi juga sebagai : Sok-kagub-anim= orang pematah senjata.  Dulu, di masa lalu  dalam hal, pengayauan, perjanjian perdamaian dilakukan dengan menukar  memberi perempuan kepada pihak musuh, selain dengan anak;  dengan demikian   “senjata  dipatahkan”, maksudnya permusuhan dihentikan  atau  perempuan justru menggabung senjata dalam pengayauan/perang, sehingga terselenggaranya ikatan perang dengan suku-suku lain. Dalam buku Van Baal , yang didasarkan pada laporan Gubernur Mac Gregor di PNG waktu itu, dikemukakan bahwa terjadi serangan-serangan Suku Malind terhadap penduduk dan pos pemerintah di pulau-pulau di selat  Torres atau penduduk di tanah besar Papua New Guinea sekarang. Serangan-serangan ini   kadang-kadang  dilakukan bersama berbagai  macam suku yang bersekutu dengan suku Malind, yaitu Gambadi,  Keraki, suku-suku di Masinggara (suku-suku di PNG sekarang). Suku-suku ini bersama suku Malind, membentuk pasukan besar,  menyerang pos-pos  Pemerintah Inggris di PNG atau di pulau-pulau di selat Torres. Pernah menyerang pasukan polisi Inggris di suatu pos di pinggir S. Fly (PNG). Pada tahun 1884 berhadapan dengan pasukan Inggris di dekat S. Wasikusa (PNG sekarang). Tahun  1885-1887, menyerang penduduk di P.Saibai dan Buigu  di Selat  Torres  dan pulau-pulau kecil lainnya (sekarang wilayah Australia). Persekutuan perang seperti ini bisa terjadi karena : 

Perempuan yang menjadi penengah atau pengikat.

Dalam kehidupan berkeluarga, jika terjadi konflik diantara suami isteri, saudara perempuan dapat menjadi pembela dan penengah bagi saudara laki-lakinya dan jika saudara laki-lakinya itu  selaku hukuman tidak diberi makan oleh isterinya dia selalu dapat pergi dan minta  makan kepada saudara perempuannya. 

Perempuan juga menjadi Kumus (=ganti tukar) dalam hal perkawinan saudara laki-lakinya.  Perlu diterangkan sedikit : dalam adat Malind dikenal kawin-tukar dalam  perkawinan  exogaam. Misalnya : seorang laki-laki dari marga Mahuze  dijodohkan dengan seorang gadis dari marga Gebze. Saudara perempuan (nakalu) dari laki-laki yang marga Mahuze itu, harus dijodohkan kepada laki-laki yang bermarga Gebze, (yaitu tidak lain saudara laki-laki dari perempuan yang marga Gebze yang dijodohkan dengan   laki-laki  bermarga Mahuze tadi). Ini disebut ‘ Kumus mambali atau Yah-a-yah.= pihak sebelah-dan-pihak sebelah  Perlu kami kemukakan bahwa adat kebiasaan Malind-anim tidak mengenal : poligami.

Sebagai penolong untuk suaminya, yaitu,  bekerjasama dalam hal mengurus rumah tangga  mereka, berkebun,  menyediakan pangan untuk keluarga, dengan pembagian tugas sebagai berikut: yang kecil-kecil tetapi banyak dikerjakan oleh isteri, sedikit tetapi berat dikerjakan oleh suami.  Ada dua cara menyiapkan makanan : Wakun=bakar,   yaitu api di bakar dan ubi, sagu, ikan atau daging dibakar  dalam bara  api dan seluruh keluarga  (bapa, mama dan anak-anak, tidak ketinggalan binatang piara: anjing) mengelilingi api dimana makanan itu dibakar dan santap langsung, masing-masing, (kecuali anjing yang terima bagiannya disertai pukulan). Sep= bakar batu terlebih dahulu sampai berpijar, lalu diratakan,sesaui kebutuhan,  kemudian  sagu yang sudah dicampur dengan kurasan kelapa muda dan terbungkus rapih dengan daun pisang,  di taruh diatas  batu pijar itu berserta ikan, daging , ubi dll. lalu ditutup seluruhnya dengan kulit pohon Bus). Dibairkan sekitar satu jam supaya masak semua, selanjutnya dibuka dan dihidangkan. Sep ini adalah tugas isteri sedangan Wakun lebih merupakan tugas bersama.

Perempuan sebagai anak, merupakan  tenaga bantuan untuk pekerjaan keluarga, terutama ibu dalam menyiapkan makanan  dll. dalam bentuk belum siap dikonsumsi sampai siap dikonsumsi. Perlu diketahui : menokok sagu adalah  tugas perempuan sedangkan menebang sagu adalah tugas laki-laki. Dalam kebiasaan Malind-anim, tebang sagu bukan asal tebang selayaknya tebang pohon, tetapi pohon sagu itu dibersihkan terlebih dahulu dari atas, yaitu,  memotong pelepa-pelapanya, dan salah satu atau lebih  dari pelepa-pelepa  itu disiapkan untuk menokok dan menyaring tepung sagunya. 

Mengerjakan tangga untuk memanjat pohon sagu , yang  kadang-kadang bisa mencapai 6 meter, supaya dapat sampai ke ujung(pucuknya)  sehingga dapat memotong  pelapa lebih mudah,  adalah pekerjaan laki-laki. (Tangga , yang disebut  Ndakla, itu dibuat dari satu  batang bambu saja, dimana carang-carangnya  berfungsi sebagai anak-tangga).

Dalam hal terjadi transaksi yang  menyangkut  sebidang tanah, anak perempuan dapat dijadikan jaminan, dalam hal ini akan dikawinkan kepada  marga pemilik tanah yang diserahkan itu. Dengan kata lain jika seseorang  memperoleh sebidang tanah, dia mepunyai kewajiban untuk mengawinkan anak perempuannya kepada keluarga pemilik tanah. Misalnya, antara penduduk asli Papua memberi tanah kepada seorang  warga transmigrasi, warga trans itu,   menuru adat Malind, seharusnya memberi anak perempuannya  untuk dikawinkan kepada  laki-laki anggota marga yang memberi tanah itu.

b.      Hak waris 

Dalam adat Malind, walaupun diikuti, sistem patri-lineal, dalam pewarisan,  dimana warisan tanah misalnya, jatuh seluruhnya ke tangan laki-laki. Namun dalam hal-hal tertentu, misalnya semua dalam keturunan itu tidak ada laki-laki, maka perempuan  mewarisi seluruh tanah-tanah itu. Mereka (perempuan-perempuan itu) dalam istilah Malind disebut dengan julukan : Winde-patul (dapat dikatakan laki-laki samaran ?). Oleh sebab kata : Winde ini tidak terdapat dalam  Kamus bahasa Malyu/Indonesia, saya terangkan demikian : dalam hal ini perempuan itu bertindak sebagai laki-laki dan berperan sebagai laki-laki; mungkin  lebih dekat dengan  ini adalah pengertian “gantinya laki-laki”.

Kalaupun terjadi pembagian menurut aturan  patri-lineal, anak perempuan juga akan diperhitungkan dalam hal pewarisan :  misalnya dusun sagu. Pembagian  hak waris dusun sagu diikuti ketentuan ini : Anak laki-laki yang pertama memperoleh 2/3 dan saudara-saudara laki-laki lainnya memperoleh 1/3 bagian, masing-masing. Dalam istilah Malind : hak waris kakak laki-laki,  demikian ini dikarenakan dia berkedudukan sebagai : Da-mahay. (Tidak ada dalam istilah bahasa Malayu/Indonesia).

Kakak laki-laki ini, dapat memberi bagian dusun sagu  kepada saudara perempuannya, untuk ini saudara perempuan dapat memberikan seorang anaknya kepada saudara laki-lakinya sebagai : Saw dan disegel dengan  bunuh babi. Kata Saw ini juga tidak terdapat dalam Kamus Bahasa Malayu/Indonesia, jadi kiria-kira sama dengan ganti.

c.       Perempuan Malind sebagai ibu rumah tangga 

Dalam masyarakat adat Malind, perempuan sebagai ibu rumah tangga mempunyai kekuasaan cukup besar, apalagi dia sudah melahirkan anak-anak. Dalam hal pembagian warisan untuk anak-anaknya  ibu  mempunyai hak suara, yang menetukan. Dalam kehidupan sehari-hari juga dia menentukan, karena dia yang menguasai makanan, dengan kata lain ekonomi keluarga.  Tergantung dari dia, Bapa dapat sajian makanan yang sudah dimasak  atau tidak.

  Sebagai contoh, Menurut Bpk. Julianus Bole Gebze, Tokoh Adat Malind,  pada zaman dahulu (Dua abad lalu), waktu suku Malind masih  pergi  memenggal kepala manusia, ibu-ibu juga kadang-kadang ikut dalam pertempuran, untuk mengadopsi bayi yang ditinggalkan oleh keluarga lawan. Dalam hal ini ibu-ibu juga dapat memberi komentar demikian rupa sehingga, Bapa-bapa bersama anak-anaknya laki-laki pergi  perangan/mengayau). 

Dalam kehidupan sehari-hari sekarang perempuan sebagai ibu menyadari kekuasaannya sebagai ibu rumah tangga itu, dan dia cukup bicara banyak, serta dapat menguasai laki-laki. Oleh sebab ini ada filsafah dalam bahasa Malind mengatakan  demikian: manggat oso ndamo kagub= usahakan patahkan  giginya/taringnya  sedini mungkin.   Pengertian terjemahan bebasnya kira-kira “ ibu/perempuan  itu, harus dikendalikan, jangan terlalu diberi kebebasan, dia bisa berbahaya”.

Menurut Bpk. Julianus Bole Gebze, karena peran sebagai ibu rumah tangga, kaum perempuan Malind juga menyadari bahwa mereka masih punya saudara laki-laki juga, yang  pada setiap saat dapat membantu mereka. Kadang kadang bisa terjadi, jika ibu itu selalu diperlakukan tidak baik, seperti dipukul. saudara laki-lakinya dapat menuntut suaminya untuk mengembalikannya kepada mereka ! Hal ini kadang  terjadi, biasanya dalam hal perselisihan :there is always forgiveness antara suami isteri, atau  juga dalam hal suami menyeleweng, karena laki-laki dipandang Nggat (= anjing yang makan kiri kanan).  Dalam hal ini yang jadi korban adalah  perempuan simpanan dari suaminya, yang bias dihukum!

d.      Perempuan Malind dan Perkawinan

Nilai-nilai yang diuraikan di atas tadi dengan contoh-contohnya di masa lalu,  masih terlihat hingga saat ini pada anggota suku Malind yang hidup agak jauh dari perkembangan hidup perkotaan. Di kota Merauke sendiri dan  distrik-distrik terjadi pembauran dengan suku-suku Papua lainnya dan suku-suku  asal Malayu ( ethnic Malayan stock). Kadang-kadang  dalam hal perkawinan campur orang Malind minta Mas Kawin. Mas kawin sebenarnya tidak pernah dikenal dalam adat kebiasaan Malind. Hal ini sama saja kita menjual anak dengan harga yang sama sekali tidak seimbang; misalnya: uang susu  Rp.100.000,- itulah harga anak manusia atau anak perempuan,  yang dijual  itu !

Rasa keadilan pada suku Malind dalam hal ini, adalah : Yah, a  yah,  (letterlijk : yah-yah=dari sebelah, dari sebelah; a= dan);  jadi dari sebelah (yah) – dan (a) – (yah) dari sebelah, maksudnya kedua belah pihak sama sama untung, sama-sama rugi/seimbang).

e.       Anak gadis.

Anak gadis dalam pandangan Malind-anim, adalah suatu kebanggaan, suatuMbulalo(attribut/ hiasan) suatu pegangan dalam  berbagai transaksi (dalam hal sebidang tanah,  dalam hal diadopsikan, dalam hal pengikat keluarga marga lain/kawin-dikawinkan, sebagai penolong dalam rumah tangga, dan seterusnya.)   Oleh sebab ini ,  dahulu kala dijaga baik dan ketat, sehingga anak-anak gadis itu tidak pernah diganggu. Hal ini  cukup mengherankan para misionaris pertama di masa itu. Mungkin dalam benak mereka terlintas bahwa suku Malind  mempunyai gairah sex tinggi, pasti diperkosa, tetapi nyatanya tidak terjadi. Menurut Bapak Julianus Bole Gebze, “Hal  perkosaan terhadap gadis-gadis ini baru terjadi secara besar-besaran pada waktu  adat kebiasaan dirusak degnan kawin campur   dan pembauran  dengan suku-suku lain/babngsa-bangsa lain dalam. Permulaan abad lalu”.

Dahulu diantara suku Malind sendiri, perkosaan atau pelecehan, terhadap gadis-gadis diancam dengan hukuman  panah sampai mati. (Istilah Malind : “Bob me kimil-et= jangansampai dia menjadi contoh yang buruk..)  Atau perempuan itu sendiri yang dihilangkan atau dikwainkan dengan Tete tua.  Demikian ada  suatu pepatah dalam Bahasa Malind : “ Kiwasom  ipe sok-ti ka” = perempuan itu ada senjatanya, maksudnya dapat mengakibatkan perkelahian.

Sedikit cuilan dari mitologi Malind sendiri, yang dicatat baik oleh  Dr.Van Baal……..Yolm (penguasa laut) sebagai seorang pemuda mengintip gadis-gadis waktu sesdang mandi, di daerah Sanggase, ditusuk matanya sampai rusak,ditambah lagi dengan dihukum oleh tua-tua adat, lalu dia mengadu kepada pamannya Geb  yang memberi dia hiasan dan Kandala, lalu dia membalas dendamnya  terhadap penduduk Kampung  Wambi dan Sanggase, sehingga merusak kampung-kampung ini dan mengkocar-kacirkan penduduknya dengan angin topan dan ombak besar………..

 Hukuman seperti yang dikemukakan di sini (panah sampai mati ) ancaman hukuman yang paling tinggi, jika hal ini sudah sampai kepada sidang tua-tua adat  yang disebut Yelmam mean,  yang bersangkutan bisa  dihukum dengan beberapa pertimbangan misalnya dengan  hukum bakar saja, tetapi bisa juga dibunuh, secara Kambara (magias ritual).

Kenapa gadis-gadis itu  harus dijaga? Dalam pandangan orang Malind perempuan pada umumnya dalam hal  pergaulannya dengan laki-laki, sangat lugu, apalagi pada saat dia masih remaja (anak baru gede),  dalam hal dia mau menjadi  bagian dalam pergaulan itu. Dia mau berbuat hal-hal yang juga dibuat oleh laki-laki dalam pergaulan itu, (karena diwariskan dari masa kanak-kanaknya dimana  bocah-bocah laki-laki dan perempaun bermain bersama tanpa perbedaan.antara laki-laki dan perempuan).  Tetapi dia tidak sadar, bahwa  dengan demikian itu, dia membahayakan dirinya, karena  pada dirinya  dia membawa sesuatu yang sangat berharga, dinincar oleh setiap laki-laki. Di sini  laki-laki hanya tunggu  kesempatan saja ! ! ”  Sebab : Birahi laki-laki menyala terus sepanjang saat, kapan saja dimaan saja; tetapi  birahi perempuan harus dinyalakan.  Bedanya di sini. Dalam hal ini memang sudah kodratnya demikian ini, (sifat lugu itu),  kalau tidak demikian (lugu, dan mempertahankan keperawanannya secara akali),  maka  tidak akan ada pengembangbiakan  manusia. Jadi hendaknya hati-hati dengan  sifat (lugu)  perempauan itu. Harus dijaga supaya benar-benar diatur, sehingga dia tidak  hamil dini, tetapi pada umur yang sudah cukup matang. Menurut Bapak Julianus Bole Gebze, Kalangan Malind mengerti sekali  kata-kata Bung Napi ini dalam hal perempuan : Seorang perempuan  bertemu seorang laki-laki yang tidak dikenal, di tempat yang sepi pada siang hari berbeda, jika  laki-laki dan perempuan yang sama  itu bertemu di tempat yang sama itu, tetapi pada malam hari. Pada siang hari laki-laki akan menyapa sopan: kemana, dik !  Mungkin ditambah lagi :Hati-hati  ya ! Pada malam hari dia tangkap !

Dalam kebiasaan suku Malind dulu, perempuan dijodohkan/ditunangankan pada saat mereka sudah  masuk dalam kelas :  Iwag.    Iwag (= perawan) ini dalam tingkat umur sekarang adalah sekitar  umur  antara 18-20 tahun. [4]

1.2. Beberapa persoalan Perempuan Malind di Masa ini

1.2.1.      Masalah Pendidikan

Dalam upaya meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat pada tahun 2007, sarana prasarana pendidikan formal yang terdapat di Kabupaten Merauke adalah 95 Taman Kanak-kanak berstatus swasta dan 1 Taman Kanak-kanak berstatus negeri dengan jumlah siswa 2.240 anak, 180 sekolah dasar berstatus negeri sedangkan 11 SMP yang berstatus swasta dengan jumlah siswa 9.278 jiwa, 9 SMU yang berstatus negeri sedangkan 6 SMU yang berstatus swasta dengan jumlah siswa 4.239 jiwa, 3 SMK berstatus swasta sedangkang 10 SMK yang berstatus negeri dengan jumlah siswa 2.482 jiwa.

Penyelenggaraan proses belajar mengajar sekolah formal di Kabupaten Merauke didukung oleh tenaga pengajar guru TK sebanyak 225 orang, guru SD sebanyak 1.101 orang, guru SLTP sebanyak 405 orang, SMU sebanyak 350 orang, SMK sebanyak 265 orang.

1.2.2.      Masalah Kesehatan Perempuan

“Sejak hamil saya sering keluar masuk rumah sakit. Tiga hari sebelum melahirkan, saya sakit malaria. Saya kemudian dibopong ke rumah sakit. Sakitnya sih memang sakit, tapi keluarnya gampang sekali. Mungkin karena anaknya kecil. Beratnya waktu lahir 1,1 kg”.[5]

Kondisi kesehatan perempuan di tanah malind anim sangat memprihatinkan. Indikasi buruknya kesehatan bagi perempuan ini terungkap dalam tingginya angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Merauke. Data tahun 1997  menungjukkan angkah kematian ibu (perempuan malind) di Kabupaten Merauke adalah 1025/100.000 kelahiran hidup. Padahal angka nasional pada tahun yang sama kurang lebih 343/100.000 kelahiran hidup. Itu berarti bahwa tingkat kematian ibu (perempuan malind) di Kabupaten Merauke adalah 3 kali lebih besar dibandingkan dengan rata-rata resiko kematian ibu di Indonesia. Fantastis tetapi sekaligus mengerikan.[6]

Kenyataan di atas ini tidak dapata ditutup-tutupi lagi, karena pada tahun 2007 saja memeperlihatkan fasilitas kesehatan yang kurang memadahi untuk pelayanan kesehatan pada tinggakatan masyarakat kampong. Jumlah puskesmas di Kabupaten Merauke pada tahun 2006 mencapai 13 unit. Puskesmas pembantu tercatat 94 unit. Puskesmas keliling roda empat sebanyak 12 unit, puskesmas keliling long boat sebanyak 3 unit. Jumlah dokter umum pada tahun 2006 mencapai 25 orang. Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah dokter pada tahun 2005 yang tercatat 27 orang. Dokter ahli sebanyak 5 orang. Dokter gigi juga 7 orang dan perawat gigi sebanyak 3 orang. Jumlah bidan tercatat 279 orang, perawat mencapai 294 orang. Jumlah apoteker mencapai 7 orang dengan 4 orang asisten apoteker.

            Dalam laporan investigasi yang dilakukan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian keuskupan Agung Merauke (SKP-KAM) tahun 2006[7], angkah kematian yang cukup tinggi ini tercipta karena beratnya beban kerja perempuan Malind, kualitas gizi yang rendah serta kepedulian masyarakat yang rendah terhadap masalah kesehatan terutama untuk ibu hamil dan ibu melahirkan. Di kawan perkampungan Merauke, perempuan menanggung beban kerja kerja yang berat. Selain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak, membersihkan rumah, “menokok” sagu, dan mencari kayu bakar, perempuan juga bertanggungjawab akan perekonomian rumah tangga.

            Kondisi geografis Papua yang terletak di 6 derajat lintang utara dan 6 derajat lingtang selatan menjadikan daerah ini sebagai daerah endemic bagi penyakin malarian. Penyakin yang satu ini juga yang mengakibatkan ibu hamil dan melahirkan kondisinya menjadi lebih rawan. Banyak ibu-ibu hamil yang terkena malaria dan pada umumnya mereka terkena malaria sebelum mengandung dan melahirkan. Selain penyakit malarian, penyakit HIV/AIDS juga menjadi ancaman tersendiri bagi keberlangsungan hidup perempuan Malind. Dari data yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Merauke (per Novenber 2006) terdapat 388 perempuan yang telah terinveksi virus HIV/AIDS ini.

1.2.3.      Kekerasan Terhadap Perempuan Malind

Kekerasan yang dialami oleh perempuan Malind memiliki hubungan dengan masalah adat dan militer. Kehadiran militer yang berlebihan di tanah malind anim menjadi dampak tersendiri bagi keberadaan anak perempuan Malind. Dari investigasi yang dilakukan oleh SKP-KAM pada bulan desember 2006 ditemukan bahwa dibeberapa kampong seperti Kampung Yanggandur, Kampung Bupul dan Kampung Rawa Biru anak perempuan Malind menjadi korban perkosaan aparat militer yang bertugas. Dan pada November 2008, Tim Investigator SKP-KAM dan JPIC MSC menemukan bahwa sejak tahun 2000 hingga 2008, telah terjadi kekerasan seksual terhadap para anak perempuan Malind hingga mengandung dan memiliki anak di beberapa kampong perbatasan.

Tabel Korban Pelecehan Seksual oleh anggota TNI Pam Perbatasan

No	Nama Kampung	Jumlah Korban	Jumlah anak yang lahir	Pelaku
1	Bupul	15 wanita	18 anak	Oknum TNI Pam Perbatasan
2	Yanggandur	3 wanita	4 anak	Oknum TNI Pam Perbatasan
3	Rawa Biru	1 wanita	1 anak	Oknum anggota TNI dari kesatuan Yonif 312/Kala hitam
4	Sota	3 wanita asal Jawa	-	Oknum TNI Pam Perbatasan
5	Kuler
6	Muting	1 wanita		Kapolsek Muting
7	Toray
8	Nasem
9	Ndalir	2 wanita		Oknum TNI Pam Perbatasan
10	Kuler
11	Tomer	4 wanita		Oknum TNI Pam Perbatasan
12	Tomerau
13	Kondo

Sepanjang perbatasan dari Merauke-Kondo-Asikie terdapat 33 pos TNI Pam Perbatasan. Kenyataan ini sangat berdampak terhadap kehidupan para gadis kampong yang dalam pengamatan investigator JPIC MSC menjadi “pelacur” untuk para anggota TNI. Beberapa warga di Kampung Bupul memberi kesaksian bahwa kini anak-anak gadis kampong Bupul mayoritas telah berpacaran dengan anggota TNI Pam Perbatasan dan sebagian telah memiliki anak. Hal ini member konsekuensi pada sikap pemuda kampong Bupul yang tidak mau mengawini para gadis kampong Bupul. Sehingga, kini para gadis kampong Bupul yang telah memiliki anak dari anggota TNI memilih untuk keluar dari kampong dan mencari pasangan hidupnya di Kota Merauke. Ada beberapa gadis kampong bekas “istri” anggota TNI yang telah menikah dengan pemuda dari kampong tetangga, tetapi keluarga pihak laki-laki tidak mau terima gadis itu.

Dalam laporan hasil penelitian SKP-KAM pada tahun 2006[8] ditemukan bahwa di Kampung Kimaam, Kampung Mambum, Kampung Kiworo, Kampung Deka dan Kampung Woner ditemukan bahwa prilaku seks bebas amat sangat menonjol. Anak-anak dibawa umur sudah tahu berhubungan seks. Pinang adalah alat untuk transaksi seks. Ada beberapa tempat untuk melakukan transaksi seks, diantaranya salah satu rumah petugas kesehatan di belakang Puskesmas Kimaam.